nfl jerseys outlet Apartheid Israel dan Isu Sentral Palestina | KISPA

Apartheid Israel dan Isu Sentral Palestina

Category: Berita 19 0

-184656569Kispa,org – Abdul Fattah Madhi
25 Maret 2017 lalu, Komite Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Barat (ESCWA) mengeluarkan laporan resminya yang menandaskan bahwa negara Israel terbukti secara meyakinkan tanpa ragu bersalah melakukan kejahatan apartheid seperti yang dilakukan Afrika Selatan.

Tidak benar jika laporan-laporan lembaga internasional tidak memiliki nilai dalam konflik kita dengan proyek zionisme. Laporan itu menjalankan tugas utama mengungkap fakta kesalahan yang memuluskan Israel mendapatkan legalitas internasional selama ini. laporan itu juga berperan menjatuhkan/menggugurkan kebohongan yang selama ini menyatakan; Palestina bukan isu sentral Arab lagi.

Seperti semua orang tahu, kelompok zionis membangun proyek politik di Palestina bukan hanya melalui “tajamnya pedang” namun mereka adalah “hasil” dari sebuah fase sistematis yang direpresentasikan melalui kerja bersenjata dengan dukungan alat lainnya; ekonomi, budaya, agama dan propaganda. Kemudian dikukuhkan secara politik oleh “cap stempel” dunia internasioonal yang memberikan legalitas atas proyek kolonialisme Israel di Palestina. Stempel itu berupa resolusi “pembagian”; tahun 1947 dimana negara-negara besar dunia mengakui berdirinya negara Israel sebagai sebuah negara alami seperti negara dunia lainnya.

Laporan ESCWA terakhir, ditambah sejumlah laporan serupa sebelumnya, merongrong dan menggoyang legalitas internasional ini. Sebab ia membongkar kedok kebohongan bahwa negara Israel adalah negara alami dan membuktikan dengan dalil-dalil bukti pasti berdasarkan undang-undang internasional bahwa Israel adalah system dan rezim apartheid.

Seperti penegasan Dr. Rima Khalaf, ketua pelaksana ESCWA yang mengundurkan diri, ada tiga kesalahan yang mengajari politikus Arab tentang perlawanan dan nasionalisme; bahwa kezhaliman yang terjadi terhadap bangsa Palestina bukan dimulai dari tahun 1967 namun sejak negara Israel apartheid Israel dibangun tahun 1948; negara zionis ini melanggar hukum internasional dan menggelar kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan dengan membangun rezim rasis dan bahwa problema Palestina tidak mungkin diselesaikan dengan mendirikan dua negara, namun dengan membekukan dan membubarkan rezim dan system negara rasis diskriminatif ini.

Sebagaimana laporan juga membongkar kedok strategi realisasi rezim apartheid Israel untuk merusak dan memecah belah bangsa Palestina menjadi empat kelompok; Palestina dengan pemilik identitas kewarganegaraan Israel, Palestina yang tinggal di Al-Quds Timur, Palestina Tepi Barat dan Palestina Gaza, serta Palestina Pengungsi atau Palestina Rantau di luar negeri.

Realitanya, PBB secara resmi final masih mengadopsi laporan terakhirnya pada 15 tahun lalu melalui resolusi nomer 3379 (1975) yang menganggap Israel sebagai bentuk rezim rasis dan diskriminatif sampai akhirnya dianulir karena tekanan Amerika dan Israel pada Desember 1991.

Di samping itu banyak sejumlah komite, organisasi dunia, dan pakar-pakar serta pemikir yang menilai tindakan dan prilaku negara Israel telah melakukan politik rasisme dan meminta agar dunia internasional menerapkan sanksi kepadanya dan membubarkannya.

Acuan Apartheid Zionis Israel

Penghapusan laporan ESCWA di situsnya setelah tekanan Amerika dan Israel dan pengumuman resmi PBB bahwa laporan itu tidak merepresentasikan sikap PBB mengingatkan tentang anulir resolusi nomer 3379 yang menyamakan antara Israel zionis dengan rasisme.

Pembatalan undang-undang dan resolusi PBB nomer 3379 tidak menganulir dasar yang dijadikan acuan resolusi itu yakni resolusi tersebut yakni resolusi Majlis Umum PBB nomer 1904 (tahun 1963) tentang; “mengakhiri semua jenis diskriminasi dan rasisme” dan resolusi Majlis Umum PBB nomer 3151 (tahun 1973) yang mengutuk koalisi pendosa antara rasisme di Afrika selatan dan Israel dan deklarasi Mexico (tahun 1975) yang menyatakan bahwa kerjasama dan perdamaian internasional menuntut dihapuskannya sejumlah hal; di antaranya kolonialisme baru, zionisme Israel dan rasisme.

Penghapusan laporan ESCWA juga tidak berarti menganulir dasar acuran laporannya seperti Piagama PBB, Deklarasi HAM Internasional (tahun 1948), Kesepakatan Internasional Penghapuran Rasisme (tahun 1965), Statuta Roma Dasar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (tahun 2002), Kesepakatan Internasional Sial Represif Rasisme dan Pemberikan Sanksi kepada Pelakuknya (tahun 1973), dan Pendapat Konsultan Mahkamah Internasional Den Haag terkait tembok rasis Israel (tahun 2004), di samping dasar undang-undang  rasis yang dijadikan landasan negara Israel di Palestina.

Bahkan sejumlah acuan lain apartheid Israel yang tidak disinggung ESCWA seperti kurikukum Israel, fatwah rabi-rabi Israel, propaganda Israel, hasil studi sejarah dan geografis yang dimanipulasi Israel, yahudisasi dan tindakan pembunuhan dan penganiayaan di masyarakat Palestina oleh Israel.

Selain itu, jajak pendapat di Israel oleh koran Haaretz (Oktober 2012) bahwa suara mayoritas Israel yang mendukung bahwa rezim mereka sebagai rezim apartheid setelah Afrika Selatan setelah solusi
dua negara gagal dicapai dan Israel mencaplok wilayah Tepi Barat dan Al-Quds Timur. 74% dari responden Israel menyatakan pentingnya menciptakan cara khusus memisahkan Palestina dan warga pemukim Yahudi di Tepi Barat setelah dicaplok di masa mendatang. Sementara 41% dari responden Israel mendukung pengusiran warga Palestina ke luar wilayah Palestina dan 69% responden Israel meminta agar Palestina dilarang mendapatkan hak memilih di negara satu (Israel).

Belum lagi statemen resmi politisi Israel sejak tahun 1948 yang menegaskan apartheid Israel.

Sentralitas Isu Palestina

Statemen pakar barat dan politisinya belakangan mulai membandingkan korban Palestina dan korban konflik Arab di Suriah, Irak, Yaman, Libia dan Mesir dan akhirnya menyimpulkan bahwa sebagian warga Arab lebih sakit atau lebih penting isunya di banding Palestina dan isu Palestina bukan lagi menjadi isu sentral bagi Arab.

Ini jenis kebohongan lain, meski tidak seluruh warga Arab menganutnya. Konflik antar Arab saat ini adalah hasil invasi Amerika barat atau kudeta dan gerakan revolusi balik. Sebagaimana konflik lainnya yang serupa, ini akan berakhir cepat atau lambat. Adapun isu Palestina adalah isu sentral dan harus diatasi jika ingin keamanan, perdamaian internasional di kawasan dan dunia terwujud.

Sentralitas isu Palestina dan keadilannya yang harus diperoleh terjadi karena watak negara penjajah Israel dan proyek kolonialismenya yang dibangun di atas ekspansi wilayah lain bahkan selain Palestina, system rasisme, represifnya, dan pelanggaran Israel terhadap undang-undang internasional, juga undang-undang Amerika yang melegalkan ekspor senjatanya dan bantuannya kepada Israel. juga karena puluhan resolusi PBB yang diterbitkan dengan mengutuk tindakan Israel dan undang-undang yang dibuat negara zionis ini.

Jajak pendapat Studi Pusat Arab di Doha menyebutkan, 86% warga Arab menolak jika negara mereka mengakui Israel karena sejumlah sebab terutama terkait wajak kolonialisme, rasisme dan ekspansif Israel dan tindakan terus menerus Israel menjajah Palestina. Sementara hanya 9% saja mereka mau menerima negara mengakui Israel. sementara 68% mereka menilai Israel dan Amerika adalah ancaman paling berbahaya bagi keamanan Arab. (Aljazeera/at/pip/aa)

 

Related Articles

Add Comment

Breno Giacomini Womens Jersey