UU Larangan Adzan Mendapat Kecaman Luas Palestina

Category: Berita 39 0

Kispa.Org  (Al-Quds) Parlemen Zionis “Knesset” dalam sidang pendahuluan hari Rabu (8/3/2017) menyetujui UU larangan adzan di wilayah Palestina 1948 dan al-Quds dengan formula yang diperbarui. Keputusan ini mendapatkan kecaman berbagai pihak kalangan Palestina secara luas dan menyebutnya sebagai deklarasi perang agama.

Menteri Wakaf dan Urusan Agama Syaikh Yusuf Adeis mengecam UU tersebut dan menganggap itu sebagai ekpresi rasisme yang melampaui dimensi-dimensi politik hingga dimensi agama yang mengancam seluruh kawasan dengan perang agama melalui pelanggaran kebebasan keyakinan. Dia menegaskan, “Ini memompa ekstrimisme dan rasisme terhadap pemeluk agama Islam. Persetujuan ini tidak akan merubah realitas agama kota al-Quds dan kebebasan keyakinan di dalamnya. Bahkan akan menjadikan rakyat Palestina semakin komitmen dengan tempat-tempat sucinya.”

Adeis menyerukan masyarakat internasional, dunia Arab, dunia Islam dan lembaga-lembaga internasional yang konsen melindungi tempat-tempat suci Islam dan Kristen agar bertindak segera mendorong pemerintah Zionis untuk menarik keputusan-keputusan ekstrim dan tidak bertanggung jawab ini, serta berhenti melakukan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di al-Quds.

Sementara itu Fraksi Arab Bersatu di Knesset Zionis menolak tegas UU ini. Mereka menegaskan tidak akan mengormati UU rasis dan fasis yang dipandang sebagai “serangan telanjang terhadap ruang publik Palestina dan upaya untuk mendistorsi identitas tempat tersebut dan menghancurkan petunjuk-petunjuk budaya dan agama yang suci.” Sementara itu Ketua  Departemen Politik Gerakan Mujahidin, Salim Ataullah menilai keputusan ini sebagai kelanjutan kebijakan rasis Zionis untuk memberangus semua warga atau agama lain di tengah-tengah hilangnya demokrasi di entitas Zionis.

Sebelumnya parlemen Zionis “Knesset” dalam sidang pendahuluan Rabu (8/3/2017) menyetujui UU larangan adzan di masjid-masjid di dalam wilayah Palestina terjajah tahun 1948 dan di al-Quds dengan formula yang sudah diperbaiki. Langkah ini diambil setelah Komisi Kementrian Knesset sebelumnya telah menyetujui formula kompatibilitas dari UU tersebut yang mengecualikan suara lonceng pada hari Sabtu dari Sinagog, yang isinya menegaskan larangan adzan pada jam 11 malam hingga jam 7 pagi, yakni larangan kumandang adzan di shalat subuh.

UU ini menerapkan denda hingga 1200 dolar (5 shekel) pada masjid yang menolak penerapan UU ini bila sudah disetujui secara final.
Setelah disetujui komisi kementrian, UU ini membutuhkan tiga kali sidang di Knesset sebelum menjadi UU yang berlaku. (aaa/infopalestina)

Related Articles

Add Comment