HAM: Pemotongan Gaji Itu Ilegal dan Marginalkan Gaza

Category: Berita 10 0

Info Palestina by KISPA jalur gaza donasi kemanusiaan

Para pakar ekonomi dan pemerhati isu HAM menegaskan bahwa keputusan pemerintah Ramallah pimpinan Hamdallah yang memotong gaji para pegawai Otoritas Palestina di Jalur Gaza merupakan kebijakan untuk terus memarginalkan Jalur Gaza.
Hal tersebut mereka tegaskan dalam warkshop dengan tema: Impact on Rights of Public Servants following Salary Deductions (Dampak Pemotongan Gaji pada Hak-hak Pegawai Sektor Publik di Jalur Gaza), yang diadakan oleh Palestinian Center for Human Rights (PCHR). Mereka mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini tidak fair dan tidak adil terhadap hak-hak pegawai di Jalur Gaza.
Mereka menyerukan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan PM Rami Hamdallah untuk segera menarik kembali keputusannya yang dinilai ilegal dan melanggar hukum ini. Mereka menegaskan keputusan ini adalah bentuk memerangi para pegawai sipil dan militer melalui sarana hidup dan riszki mereka serta hak-hak kepegawaian mereka.
Para pakar ini meminta Otoritas Palestina dan pemerintah untuk mencari mekanisme lain yang bisa mewujudkan keamanan pegawai, serta melindungi para pegawai dan keluarga mereka dari memburuknya situasi ekonomi, sosial dan kejiwaan mereka, sekaligus agar menginstruksikan kepada kementrian keuangan untuk mengembalikan semua dana pemotongan dari para pegawai Jalur Gaza.
Ketua PCHR, Raji Surani, dalam sambutannya mengatakan bahwa keputusan pemotongan gaji ini sebagai tindakan provokatif. Dikhawatirkan keputusan ini sebagai awal untuk menenggelamkan Jalur Gaza untuk semakin memperdalam kesulitan dan berbagai krisis yang terjadi. Keputusan yang dinilai tidak fair dan tidak adil ini harus dibatalkan dan ditarik kembali.
Ketua Asosiasi Pegawai Publik di Jalur Gaza, Arif Abu Jarad, menilai pemerintah saat ini adalah “pemerintah munafik”. Para pegawai tidak berharap baik pada pemerintah saat ini, karena telah meledakkan situasi umum. Pihaknya terkejut dengan keputusan pemerintah yang memotong 30% gaji mereka.
Pakar ekonomi, Muhsin Abu Ramadhan, menjelaskan bahwa keputusan pemotongan gaji ini melanggar UU pelayanan sipil Palestina. Keputusan ini diperkirakan akan menjadi awal bagi otoritas Palestina secara bertahab menarik pelayanan yang diberikan ke Jalur Gaza.
Padahal, menurutnya, baru-baru ini Uni Eropa telah memberikan dana 30 juta dolar untuk pelayanan sosial dengan syarat tidak mengganggu gaji para pegawai. (was/pip/o)

 

Related Articles

Add Comment