Israel Berusaha Membawa Masuk 1 Juta Pemukim Yahudi ke Tepi Barat

Category: Berita 9 0

Kispa.Org (Al-Quds) Khalil Tufakji, direktur Departemen Peta dan Sistem Informasi di Arab Studies Society, mengatakan bahwa penjajah Zionis berusaha membawa masuk satu juta pemukim pendatang Yahudi ke Tepi Barat. Dia menyatakan bahwa tujuan perluasan kompleks-kompleks permukiman Yahudi adalah agar tidak bisa berdiri sebuah negara Palestina.

Dalam wawancara khusus dengan koresponden Pusat Informasi Palestina, Khalil Tufakji menjelaskan bahwa penjajah Zionis memanfaatkan kondisi internasional untuk kepentingan aliansi pemerintah yang menilai permukiman Yahudi sebagai bagian dari kebijakannya. Dia menjelaskan bahwa koalisi ini bersandar pada dua poin utama: permukiman Yahudi di Tepi Barat dan al-Quds sebagai ibukota “Israel”.

Dia menjelaskan bahwa melalui perluasan permukiman Yahudi, pemerintah penjajah Zionis mengirim pesan kepada masyarakat dunia bahwa antara laut dan sungai adalah kawasan tunggal Yahudi. Dia menyatakan bahwa menurut Netanyahu, pilihan pendirian dua negara sama sekali tidak ada.

Berikut petikan wawancara Pusat Informasi Palestina dengan Khalil Tufakji:

Pusat Informasi Palestina: Apakah saat ini Palestina sedang menghadapi tahap baru dalam konsep permukiman Yahudi, pandangan dan realitanya?

Khalil Tufakji: Pihak Zionis menangani isu permukiman Yahudi ini bukan dalam kerangka reaksi, namun bagian dari program yang jelas telah ditetapkan pada tahun 1979. Yang konsekuensinya adalah membawa sejuta pemukim pendatang Yahudi ke Tepi Barat hingga tahun 2020. Perluasan permukiman Yahudi, baik selama masa damai atau tidak, adalah bagian dari program ini, yang diusahakan untuk menghalangi berdirinya negara Palestina.

Sekarang ini sedang dibicarakan pembangunan 12 ribu unit rumah permukiman Yahudi. Sebagiannya sudah diumumkan rencana strukturnya, sebagian lagi sedang disetujui, dan sebagian lagi telah disetujui saat diusulkan tender. Sehingga pihak Zionis memanfaatkan kondisi internasional dan juga memanfaatkan untuk kepentingan koalisi pemerintah yang menilai permukiman Yahudi sebagai bagian dari kebijakannya.

Koalisi pemerintah yang berhaluan utra kanan ekstrim ini bersandar kepada dua poin utama: permukiman Yahudi di Tepi Barat dan al-Quds sebagai ibukota Israel.

Rencana-rencana permukiman yang diumumkan di al-Quds dari waktu ke waktu merpakan progaram yang dibuat tahun 1994 dengan tema “Yerusalem Tahun 2020”. Hari ini kita berbicara hal yang berbaya. Yaitu “Yerusalem Tahun 2050”, dan juga pembicaraan yang sedang berlangsung sekarang ini mulai dari perluasan permukiman atau pengumuman rencana pembangunan permukiman dan persetujuannya. Semuanya merupakan program yang telah dibuat sebelumnya. Mereka sedang berbicara tentang pembangunan 58 ribu unit rumah permukiman Yahudi sesuai dengan kondisi politik, lokal dan sekitar Palestina, dan koalisi pemerintah adalah yang memutuskan dalam persoalan permukiman Yahudi ini.

Pusat Informasi Palestina: Apa yang hendak dikatakan pemerintah Netanyahu di tengah-tengah cepatnya pengumuman rencana pembangunan permukiman Yahudi baru?

Khalil Tufakji: Itu adalah pesan untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Permukiman Yahudi dalam hukum internasional adalah ilegal (tidak sah). Pemerintah Netanyahu ingin mengatakan bahwa antara laut dan sungai adalah kawasan Yahudi, bahwa antara keduanya adalah tanah yang disengketakan, bahwa di sana hanya ada satu negara dan bukan dua negara. Karena inti dari visi Zionis adalah bahwa negara Palestina tidak ada di tempat ini, namun di tempat lain. Atas dasar ini, pemerintah Netanyahu mengirim sejumlah pesan ke pihak Palestina dan dunia, terakhir ketika jumlah pegawai “pemerintah sipil” bertambah dan penguasa yang memerintah atas nama Tuhan ada di Bet El sebagai pemegang kewenangan, melampaui kewenangan Otoritas Palestina, dalam memberi izin masuk dan keluar serta penghancuran rumah-rumah dan daerah zona “C”, serta pencaplokan desa-desa Palestina di barat kota al-Quds ke dalam kota.

Dari waktu ke waktu, ketika Netanyahu mengumumkan tentang jalan-jalan persimpangan, perluasan permukiman Yahudi, dan pendirian koloni permukiman, maka itu adalah pesan jelas kepada pihak Palestina bahwa negara Palestina tidak ada di tempat ini dan alternatif pendirian dua negara Palestina sama sekali tidak ada.

Pusat Informasi Palestina: Dengan Programnya ini, ke mana yang diinginkan pemerintah Zionis?

Khalil Tufakji: Pada akhirnya, apa yang diumumkan Yair Lapid sejak lama, yang dulu pernah menjadi pesasehat keamanan nasional Zionis, yang mengatakan bahwa Raja Abdullah bin Husain adalah raja terakhir, merupakan pesan jelas ke semua dunia dan otoritas Palestina. Apa yang terjadi sekarang adalah tekanan-tekanan bahwa Lembah Yordan di bawah kendali Zionis, bahwa al-Quds bisa dibagi dan hanya sebagai ibukota satu negara, bahwa tembok pemisah rasial yang dibangun sekarang adalah perbatasan sementara, blok-blok koloni permukiman terus diperluas. Perluasan yang diumumkan bukan di blok koloni permukiman Yahudi, namun di wilayah-wilayah terisolasi. Ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa pihak Zionis tidak menginginkan terwujudnya perdamaian atau berdirinya sebuah negara Palestina, karena negara ini menurut pendapat mereka ada di tempat lain, (bukan di Palestina).

Pusat Informasi Palestina: Apa rencana-rencana pemerintah penjajah Zionis?

Khalil Tufakji: Rencana-rencana itu jelas seperti disebutkan pada tahun 1979. Ada rencana untuk mendatangkan sejuta pemukim pendatang Yahudi di dalam Tepi Barat. Sekarang sudah ada 700 ribu pemukim pendatang Yahudi termasuk di al-Quds. Ada pemaksaan realita di lapangan. Dukungan pemeirntah yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui perluasan permukiman dalam mendukung kompleks-kompleks permukiman Yahudi dan para pemukim pendatang Yahudi. Sekarang ini kasus penyerangan yang dilakukan para pemukim Yahudi pada orang Palestina bertambah setelah tahun 1993. Dan ketika hukum Zionis diberlakukan di seluruh Tepi Barat, maka ini membuktikan bahwa pihak Zionis menuju satu arah, yaitu bahwa antara laut dan sungai hanya ada satu negara (yakni negara Israel). Adapun komunitas-komunitas Palestina, mungkin didirikan kota-kota kecil yang terkait dengan pelayanan Yahudi.

Sedang berdirinya sebuah negara Palestina yang tersambung secara geografi, maka itu sama sekali tidak ada dalam pandangan Zionis dan pemerintah penjajah Zionis. (aaa/pip)

Related Articles

Add Comment