6 Resolusi PBB Soal al-Quds Dihentikan Veto Amerika

Category: Berita 19 0

Kispa.Org (New York) Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nicky Hailey pada hari Senin (18/12/2017) malam, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, mengumumkan keputusan Washington untuk memveto draf resolusi yang diajukan Mesir untuk menentang keputusan Amerika soal al-Quds. Dengan pengumuman ini maka penggunaan mekanisme ini bertambah menjadi 43 momen untuk membatalkan resolusi-resolusi yang bersifat kritis terhadap “Israel” dari total 80 kali voto yang digunakan Washington dalam sejarahnya.

Hal veto ini memberikan hak untuk menentang resolusi apapun yang diajukan ke DK PBB tanpa harus menunjukkan alasannya. Hal ini dimiliki oleh negara-negara anggota tetap DK PBB. Yaitu Amerika, Rusia, Prancis, Inggris dan China.

Meskipun resolusi-resolusi yang dihentikan Amerika ini adalah mengecam pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap Arab dan Palestina, serta meminta dihentikan tindakan pejajah Zionis dan penggusuran tanah Arab secara umum dan tanah Palestina secara khusus, namun ada 5 resolusi yang fokus pada masjid al-Aqsha dan tempat-tempat suci di al-Quds, dan menolak anggapan al-Quds sebagai ibukota Israel.

Draf resolusi kali ini menegaskan bahwa “setiap keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah identitas atau status kota suci al-Quds atau komposisi demografis kota suci tersebut tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang memiliki hubungan.”

Draf resolusi ini menyerukan semua negara untuk tidak menempatkan delegasi diplomatiknya di kota al-Quds sesuai dengan resolusi DK PBB nomor 478 tahun 1980.

Draf resolusi ini meminta semua negara untuk komitmen dengan resolusi-resolusi DK PBB yang berkaitan dengan kota suci al-Quds, serta tidak mengakui setiap tiddakan dan langkah-langkah yang bertentangan dengan resolusi-resolusi ini.

Meskipun muncul setelah “deklarasi Trump pada 6 Desember lalu, namun draf resolusi ini tidak merujuk secara khusus kepada Amerika atau Presiden Donlad Trump. Draf ini hanya satu halaman, diajukan oleh Mesir dan dibagikan kepada 15 anggota DK PBB, Sabtu (16/12/2017) lalu.

Agar bisa disahkan, resolusi harus mendapatkan mendapatkan suara minimal 9 anggota dengan syarat tidak ada negara anggota tetap DK PBB yang menggunakan hak vetonya. Yakni Amerika, Inggris, Prancis dan China. Jenis itu adalah sesuatu yang mustahil di tengah-tengah prediksi kuat bahwa Washington pasti menggunakan hak vetonya untuk menentang resolusi ini.

Isu al-Quds masuk ke dalam ruang PBB akibat resolusi pembagian Palestina nomor 181, yang dikeluarkan Majlis Umum PBB pada 29 November 1947. Resolusi ini menegaskan bahwa internasionalisasi al-Quds adalah cara terbaik untuk melindungi semua kepentingan agama di kota suci tersebut.

Sejak prahara yang menimpa rakyat Palestina tahun 1948, silih berganti resolusi dikeluarkan DK PBB terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan Israel yang bertujuan untuk melakukan yahudisasi kota suci al-Quds untuk dijadikan sebagai ibukota bersatu untuk Israel. Namun resolusi-resolusi ini sebagian besarnya hanyalah tindak di atas kerta saja karena tidak ada komitmen penjajah Israel terhadap resolusi-resolusi tersebut, dan karena resolusi-resolusi itu sendiri tidak membuat jera, disebabkan tidak adanya mekanisme pelaksanaannya.

Berikut ini adalah resolusi-resolusi yang diaborsi oleh veto Amerika:

25 Maret 1976: Amerika menggunakan hak veto menentang draf resolusi yang menyerukan Israel agar komirmen melindungi tempat-tempat suci di al-Quds

20 April 1982: Amerika memveto draf resolusi yang mengecam agresi penjajah Zionis Israel ke masjid al-Aqsha.

30 Januari 1986: Amerika menggunakan hak veto terhadap draf resolusi yang mengecam pelanggaran-pelanggaran penjajah Zionis Israel terhadap masjid al-Aqsha dan menolak al-Quds sebagai ibukota bagi negara penjajah Zionis Israel. Resolusi juga menyerukan kepada Israel agar komitmen melindungi tempat-tempat suci Islam.

17 Maret 1995: Amerika memveto draf resolusi yang meminta penjaja Zionis Israel menghentikan keputusan penggusuran tanah di al-Quds timur.

18 Maret 2011: Amerika menggunakan veto atas draf resolusi yang mengecam aksi pembangunan permukiman-permukiman Yahudi sejak tahun 1967 di Tepi Barat dan al-Quds. Resolusi ini menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan ilegal.

18 Desember 2017: Amerika menggunakan hak veto menentang resolusi yang menolak perubaan status hukum al-Quds, setelah deklarasi Presiden Amerika Donald Trump yang menyatakan al-Quds sebagai ibukota bagi negara penjajah Zionis Israel dan memindahkan kedubes Amerika ke kota al-Quds. Resolusi ini didukung oleh 14 anggota DK PBB. Namun diaborsi oleh Amerika melalui hak vetonya.

Pada 6 Desember 2017 lalu Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan keputusan yang dzalim dengan menyatakan al-Quds sebagai ibukota bagi negara penjajah Zionis Israel dan memindahkan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke al-Quds. Keputusan ini menentang semua resolusi dan konvensi PBB dan internasional. Keputusan ini telah menyulut kemarahan rakyat Palestina, bangsa-bangsa Arab dan Islam serta dunia. Keputusan ini mendapatkan kecaman dari para pemimpin dunia.

Sebelumnya, Majlis Umum PBB sudah melakukan voting terhadap keputusan Trump ini. Mayoritas besar menentang al-Quds menjadi milik Israel. Sebanyak 151 negara menegaskan tidak ada hubungan kota al-Quds dengan Israel. Sementara itu 9 negara tidak memberika suara dan 6 negara mendukung. Yaitu Israel, Amerika, Kanada, Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Nauru.

Resolusi Majlis Umum PBB ini menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk menerapkan hukum, kekuasaan yuridis dan pemerintahannya di kota al-Quds adalah langkah ilegal, tidak sah, batal dan tidak memiliki legalitas. Resolusi ini menyerukan penjajah Zionis untuk menghormati status quo secara histotis di kota al-Quds dalam perkataan dan perbuatan, terutama di al-Haram al-Quds asy-Syarif. (aaa/pip)

Related Articles

Add Comment