Walau Diancam, 128 Negara Tetap Dukung Resolusi PBB

Category: Berita 59 0

Kispa.Org (New York ) Dalam sidang darurat yang digelar pada Kamis (21/12/2017), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara mayoritas menyepekati sebuah resolusi untuk menolak status hukum Al-Quds sebagai ibu kota Israel yang diputuskan oleh Donald Trump, Presiden Amerika.

Resolusi tersebut didukung oleh 128 negara, 9 negara menentangnya dan 35 negara abstain. Delegasi Amerika meninggalkan ruang sidang setelah pernyataan dari delegasi Israel yang mengatakan bahwa resolusi hari ini adalah “hanya sandiwara” menurut klaimnya. Negara-negara yang menentang resolusi tersebut adalah Honduras, entitas Zionis, Guatemala, Amerika, Togo, Palau, Naura, Mikronesia, Kepulauan Marshall.

Sementara itu, di Dewan Keamanan PBB, Washington menentang resolusi yang membatalkan keputusan Amerika soal al-Quds. Draf resolusi yang diajukan ke DK PBB ini menegaskan bahwa perubahan status Al-Quds tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan batal. Resolusi tersebut menegaskan, setiap tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter Kota Al-Quds tidak sah dan ilegal. Resolusi ini menyerukan semua Negara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Al-Quds ini.

Senin lalu (18/12), Washington memveto sebuah rancangan resolusi yang diajukan Mesir atas permintaan bangsa Palestina yang juga meminta pencabutan resolusi Trump, sementara anggota Dewan Keamanan lainnya mendukungnya.  Pemerintah Amerika sebelumnya mengancam untuk memutuskan bantuan ke negara-negara yang ingin memberikan suaranya mendukung sebuah resolusi Majelis Umum PBB yang menolak al-Quds sebagai ibukota Zionis.

Pada hari Kamis malam (21/12), Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat untuk memutuskan sebuah rancangan resolusi terkait Al-Quds yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump sebagai ibu kota Israel.  Pertemuan darurat kemudian diadakan sesuai dengan resolusi no 377 tahun 1950, yang dikenal sebagai Union for Peace. Majelis Umum hanya memiliki 10 pertemuan di sepanjang sejarahnya.

Atas permintaan Turki dan Yaman, sidang yang diadakan di Markas Besar PBB di New York mempertimbangkan implikasi dari Deklarasi Trump dan sebuah rancangan resolusi yang menolak perubahan status hukum Al-Quds, terutama setelah Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Al-Quds.

Duta Besar Khalid Yamani, sebagai Perwakilan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa dari bangsa Arab di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, penyesalannya atas veto Amerika Serika tterhadap yang diajukan Mesir atas nama kelompok Arab untuk Perlindungan Al-Quds tersebut.

Dia berkata, “Kami menyesalkan pendekatan Amerika Serikat dalam menghadapi 14 suara di Dewan Keamanan, yang merupakan perwakilan konklusif dari pertemuan internasional di kota Al-Quds sesuai dengan hukum internasional.”

Keputusan pemerintah Amerika mengenai kota Al-Quds merupakan pelanggaran nyata terhadap hak-hak rakyat Palestina dan negara Arab, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan piagam PBB yang mengakui tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah jajahan secara paksa.”

Dia menekankan, resolusi ini mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, merongrong peluang perdamaian dan berkontribusi pada promosi kekerasan dan ekstremisme. Dia memberi hormat pada keteguhan bangsa Palestina yang membela tanahnya, situs sucinya dan warisannya dan berdiri di hadapan pendudukan Israel.(aaa/pip)

Related Articles

Add Comment