Hamas: Keputusan Pencaplokan Tepi Barat Membuat Kami Teguh

Category: Berita 51 0

-928101632Kispa.org – Gaza

Data tidak resmi Palestina menyebutkan bahwa selama tahun 2017 otoritas penjajah Zionis telah menggusur seluas 9784000 m2 tanah Palestina di Tepi Barat dan al-Quds.

Pusat Penelitian Tanah Palestina dalam keterangan yang dirilis pada hari Ahad (31/12/2017), menyebebutkan kendaraan-kendaraan berat penjajah Zionis telah menghancurkan 500 fasilitas Palestina. sementara itu tim pemerintah Zionis telah meyerahkan surat perintah penghancuran terhadap 855 fasiltias dan rumah Palestina.

Lembaga yang konsen pada masalah permukiman Yahudi dan penggusuran lahan ini menyatakan bahwa penjajah Zionis telah menirikan 8 koloni permukiman Yahudi baru dan mendirikan sekitar 3122 unit rumah baru di dalam kompleks-kompleks permukiman Yahudi, serta memperluas sekitar 60 koloni permukiman Yahudi lainnya.

Penjajah Zionis juga meningkatkan pelanggarannya terhadap al-Quds dan masjid al-Aqsha. Terjadi 900 kasus penyerangan terhadap al-Quds dan jamaah shalat di dalamnya selama tahun 2017.

Deklarasi Trump yang mengakui al-Quds sebagai ibukota penjajah Zionis dan pemindahan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke al-Quds telah mendorong para ekstrimis Yahudi di Knesset untuk mengusulkan RUU pencaplokan wilayah zona “c” di Tepi Barat.

Wilayah zona “c” merupakan wilayah yang secara keamanan dan administratif di bawah kontrol penjajah Zionis, namun selama ini belum diberlakukan UU Zionis di dalam wilayah tersebut. Luasnya sekitar 16% dari total wilayah Tepi Barat. Di wilayah inilah biasanya pasukan penjajah Zionis banyak menghancurkan rumah-rumah dan fasiltias Palestina. Biasanya berdalih karena tidak memiliki izin pendirian banngunan. Untuk selanjutnya dibangun di atas permukiman-permukiman Yahudi.

Dengan dilaksanakannya UU pencaplokan ini maka akan merubah komunitas-komunitas penduduk dari kota-kota, desa-desa, dusun-dusun dan komunitas-komunitas badui Palestina di wilayah zona “a dan b” menjadi semacam pulau-pulau kecil yang terpisah-pisah di tengah lautan penjajah Zionis dan tidak diberlakukan UU negara penjajah Zionis di wilayah tersebut.

Seruan untuk mencaplok wilayah Tepi Barat ke dalam “negara penjajah Zionis” meningkat sejak kemenangan Trump dalam pemilu presiden Amerika akhir tahun 2016 lalu, disusul pengakuan al-Quds sebagai ibukota bagi negara penjajah Zionis pada 6 Desember 2017 lalu.

DK PBB pada 23 Desember 2016 lalu telah mengadopsi resolusi penghentian permukiman Yahudi dan mengecamnya. Resolusi ini menegaskan bahwa permukiman-permukiman Yahudi tersebut ilegal dan mengancam solusi dua negara dan proses perdamaian. (aa/pip)

 

Related Articles

Add Comment