27 Ribu Lari dari Maut, Berapa Pengungsi Palestina Tersisa di Irak?

Category: Artikel 36 0

-598253936Kispa.org – Baghdad

Penderitaan pengungsi Palestina di Irak belum berhenti sejak militer AS mengambil alih pada tahun 2003. Situasi mereka semakin buruk dari hari ke hari. Kepala Asosiasi Palestina Irak, Thamer Mishinish, mengungkapkan bahwa serangan sektarian terhadap warga Palestina di Irak belakangan mengalami peningkatan. Hal ini yang menjadi sebab menurunnya jumlah pengungsi Palestina di Irak menjadi 3.000 pengungsi.

Dalam wawancara dengan Pusat Informasi Palestina, Thamer menyatakan bahwa jumlah pengungsi Palestina yang ada di Irak hanya 3.000 dari total 30 ribu pada tahun 2003, yang tersebar di provinsi (Baghdad-Mosul- wilayah Kurdistan). Di Baghdad ada (2000) pengungsi, sementara itu ada (800) di kota Mosul, dan di wilayah Kurdistan ada (200) pengungsi.

Penderitaan yang dialami pengungsi Palestina yang tersisa di Irak menjadi semakin parah, terutama setelah berlakunya undang-undang, yang menghalangi warga Palestina di negara tersebut mendapatkan hak-hak istimewa yang sudah dinikmatinya sejak tujuh puluh tahun, dan menghapuskan undang-undang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2001, yang menegaskan hak-hak istimewa tersebut. Akhirnya status para pengungsi Palestina di Irak seperti orang asing, tanpa hak apapun, setelah dicabut hak pendidikan dan pengobatan gratis untuk mereka dan juga kartu makanan, selain disingkirkannya para pengungsi Palestina yang menjadi pegawai dari departemen dan lembaga negara.

Undang-undang Irak sebelumnya mengatur perlakuan terhadap Palestina sebagai orang Irak dalam semua hak istimewa dan hak warga negara, kecuali untuk mendapatkan kewarganegaraan Irak. Mereka diberikan hak untuk bekerja dan menjadi pegawai di lembaga-lembaga negara, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pensiun dan kartu makanan bulanan, pembebasan pajak serta hak untuk meminjam dan berbagai transaksi perbankan. Mereka juga diberikan dokumen perjalanan, mewajibkan kedutaan Irak untuk memperlakukan mereka seperti warga Irak apabila datang ke kedutaan.

Penculikan dan Penangkapan

Thamer menyatakan bahwa kasus-kasus penangkapan para pengungsi Palestina di Irak dimulai terjadi pada tahun 2005 menyusul terjadinya rekayasa tuduhan terhadap empat orang Palestina yang dituduh meledakkan sebuah mobil. Setelah peristiwa terjadi penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap banyak pengungsi Palestina. Setahun kemudian keempatnya dinyatakan tidak bersalah dan akhirnya mereka meninggalkan Irak mengungsi ke negara-negara Eropa.

Ketua Persatuan Palestina Irak ini menegaskan bahwa rangkaian penangkapan terus berlanjut sampai hari ini. Dia menambahkan, “Jumlah pengungsi Palesstina yang masih ditahan mencapai sekitar 45 pengungsi. Yang terakhir tiga pekan lalu. Salah seorang pengungsi ditangkap dengan tuduhan palsu, tanpa diketahui di mana dia ditahan.”

Dia menyatakan bahwa hukum di Irak sangat keras. Antara seumur hidup dan eksekusi. Dia menjelaskan bahwa hukuman eksekusi telah dilaksanakan terhadap pengungsi Palestina Ahmad Husaini.

Peran Kedutaan

Mengenai peran kedutaan Palestina, Thamer menjelaskan bahwa perannya hampir tidak bisa disebutkan. “Peran kedutaan Palestina hanya sebatas pertemuan dan menuntut tanpa menggunakan cara-cara diplomatik atau bahkan sekedar tekanan oleh Otoritas Palestina untuk meringankan para pengungsi,” terangnya

Dia menambahkan, “Sayangnya, pihak kedutaan belum dapat mengunjungi seorang tahanan Palestina atau untuk dapat memantau kasus mereka atau menugaskan pengacara untuk mereka, sama seperti sikap kedutaan yang mengabaikan keluarga para syuhada, tahanan dan korban penculikan, yang tidak berdaya apa-apa.”

Thamer menyatakan bahwa setiap rezim dan pemerintahan baru mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur kehidupan pengungsi Palestina. Undang-undang yang paling menonjol dikeluarkan tahun 2001 adalah keputusan 202, yang mengatur agar memperlakukan pengungsi Palestina seperti orang Irak, kecuali untuk kewarganegaraan, pelayanan ilmu, dan kerja politik.

Belakangan keputusan ini dibatalkan, karena pendidikan dan pengobatan pengungsi Palestina harus dengan kopensasi biaya materi yang harus dibayar. Padahal dia tidak punya apa-apa. Begitu juga dana pensiun dihentikan setelah pensiunan tersebut wafat, yaitu bahwa keluarganya tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari dana pensiun tersebut. Ini yang menambah sulit kehidupan para pengungsi. (aa/was/pip)

Related Articles

Add Comment