Keteguhan Rakyat, Benteng Penghalang Pemberangusan Isu Palestina

Category: Berita 8 0

-1358672115Kispa.org – Gaza

Peperangan, permukiman, pengusiran, dan kesepakatan politik, semua itu adalah potret yang dikembangkan dari penargetan Israel dalam konfliknya dengan rakyat Palestina, yang menjadi pilar keteguhan dan perlawanan sepanjang abad yang lalu.

Konflik ini sesungguhnya sudah terjadi sejak Konferensi Basel (1897), janji Balfour (1917), yang mempromosikan kebohongan tanah tanpa bangsa, revolusi Al-Buraq (1929), dan bahkan pemogokan panjang (1936), datangnya pembantaian Nakba dan pengusiran, kemudian intifadhah batu (1987), intifadhah al-Aqsha (2000) yang dimaksudkan untuk menghapuskan keberadaan bangsa Palestina secara keseluruhan.

Keteguhan rakyat ini masih menjadi tulang punggung perlawanan dalam menghadapi proyek-proyek pemberangusan politik di tengah-tengah perpecahan bagian Palestina, blokade atas Jalur Gaza dan kegagalan proyek Oslo. Dan barangkali pawai kepulangan akbar telah menjadi pengungkit yang sesungguhnya untuk memobilisasi kebangkitan kekuatan rakyat.

Bangsa yang hidup

Di tengah-tengah kelemahan masyarakat internasional dan dukungan Inggris para permukiman Yahudi yang tumbuh menjadi entitas negara bernama Israel, yang selanjutnya didukung Amerika, maka bangsa Palestina dari tahun 1948-1993 menjadi sasaran pengusiran, pembantaian, dan deportasi hingga perjanjian Oslo 1993 yang tidak lain adalah proses pemberangusan bangsa Palestina. Namun keteguhan rakyat terus menghadangnya melalui serangkaian aksi hingga yang terjadi baru-baru ini berupa pawai kepulangan untuk menghadang proyek “the deal of century” tahun 2018.

Pakar Urusan Pengungsi dan Isu Palestina, Ramzi Rabah, menegaskan bahwa masalah penjajah Zionis sejak awal proyek Zionis hingga melewati semua kesepakatan politik adalah rakyat Palestina, terlepas dengan keberadaan kekuatan-kekuatan nasional yang aktif di setiap tahapan.

Gerakan rakyat sekarang merupakan respons praktis terhadap rencana pemberangusan ini. Barangkali Komite Tinggi, yang menurut Ramzi Rabah merupakan lembaga yang menghimpun kekuasaan-kekuatan Palestina, komite-komite dan lembaga masyarakat, telah memperkuat peran perlawanan rakyat untuk menghadang pemberangusan ini dan menerjemahkannya ke dalam persatuan lapangan.

Dia melanjutkan, “Persatuan rakyat sekarang ini katup pengaman menghadapi proyek pemberangusan. Yang terpenting adalah mengakhiri perpecahan sampai kita kembali melakukan intifadhah rakyat dan pembangkangan nasional melawan penjajah Zionis, dan isu Palestina kembali menjadi perhatian lembaga-lembaga masyarakat internasional dan agenda diplomatik yang menolak rencana Trump.”

Sedang Muhammad Muslih, seorang ahli urusan Israel, melihat bahwa mentalitas penjajah Zionis memiliki referensi Taurat, namun bersandar pada perspektif yang nyata, yang aktif menghapus eksistensi Palestina, akan tetapi ketabahan dan keteguhan rakyat Palestina masih menjadi tantangan yang menghadangnya.

Dia menambahkan, “Sikap rakyat Palestina yang berpegang teguh pada identitas Palestina adalah hambatan paling penting yang menghadang penjajah Zionis. Fokus penjajah Zionis selama bertahun-tahun adalah mengubah kurikulum pendidikan Arab dan Palestina yang mengganggunya. Hal itu tidak terjadi kecuali dengan menghapus hak Palestina dan mengurangi eksistensi. Maka mereka (Israel) menebar cerita-cerita alkitab dan manuver-manuver politik kepada sebagian besar opini publik dunia.”

Demografi dan rakyat

Menghadapi penggusuran dan pembantaian, kekuatan rakyat telah memanifestasikan dirinya dalam melawan dan merespon terhadap agresi. Dengan reaksi lapangan dan sikap konsisten yang mencerminkan kondisi yang mengakar dalam perjuangan melawan permukiman selama tujuh puluh tahun.

Menurut Rabah, tragedi Nakba tahun 1948 menarget satu juta 200 ribu rakyat Palestina untuk memperkuat pemukiman 100 ribu orang Yahudi. Masuknya imigran Yahudi yang terorganisasi ke Palestina dan pengusiran orang Palestina mencerminkan ketakutan penjajah Zionis terhadap ancaman demografis. Karena itu mereka berusaha menghentikan perang demografis.

Migrasi para pengungsi Palestina setelah Nakba ke Gaza sebesar 70% (dari total jumlah penduduk Gaza) dan ke Tepi Barat sebesar (35% dari total penduduk di Tepi Barat), menjadi kedalaman demografi serta faktor perlawan dan konfrontasi dalam episode-episode konflik, serta upaya-upaya pemberangusan politik yang terus berlangsung.

Penjajah Zionis – dalam bentuk koloni dan kolonialisme – tujuannya selalu ingin menguasai tanah dan mengusir penduduknya, serta menempatkan para pemukim pendatang Yahudi di atas tanah tersebut. Di sini rakyat selalu berada dalam pertempuran, bekerja banyak dengan cara perlawanan rakyat atau di bawah perlawanan nasional.

Apa yang dilakukan penjajah Zionis adalah kebalikan sepenuhnya dari hak-hak dan konstanta nasional. Proyek (Israel) pada dasarnya adalah invasi (kolonialime dan imperialisme) dengan dukungan Barat. Penjajah Zionis itu infrastruktur utamanya adalah infrastruktur (koloni) permukiman dan bukan militer.

Rabah menambahkan, “Misalnya, konflik di lapangan baru-baru ini untuk memperkuat permukiman Yahudi di wilayah zona C di Tepi Barat, yang melahap 60 persen wilayah Tepi Barat.”

Baru-baru ini penjajah Zionis mengeluarkan perintah militer (1797) yang melarang pembangunan rumah Palestina di daerah C untuk segera dibongkar. Ini adalah protret relokasi yang dikembangkan terhadap eksistensi Palestina setelah penjajah Zionis pasca tahun 1967 menghambat pemberlakuan hukum Yordania di Tepi Barat. Ini adalah pendahuluan bagi proyek pemberangusan baru bernama “the deal of century”.

Sementara itu Muhammad Muslih menegaskan bahwa para elit dan pemimpin penjajah Zionis sejak dimulainya proyek Zionis, mereka fokus pada pemindahan (pengusiran atau relokasi penduduk Palestina), menolak hak untuk kembali pengungsi Palestina, dan berulang kali mengajukan proyek pertukaran tanah.

Proyek pemberangusan

Sponsor Amerika pada proses perundingan politik memberikan kesempatan kepada penjajah Zionis untuk mengisolasi PLO, yang tidak dapat menghadapi masalah setelah menjauhkan isu Palestina dari resolusi-resolusi legitimasi internasional, dan di sini para elit berbicara tentang kekuatan rakyat yang berada di garis terdepan dalam konflik.

Perjanjian Oslo adalah hadiah untuk Israel dalam memperkuat sikapnya menarget rakyat Palestina. Jumlah pemukim Yahudi sebelum tahun 1993 sekitar 97.000. Sementara setelah Oslo melonjak menjadi 600.000. Sepanjang 25 tahun, kamera-kamera mengambil foto-foto para petani Palestina dalam membela dan mempertahankan tanah dan rumahnya.

Muhammad Muslih mengatakan, “Penandatanganan kesepakatan perjanjian dengan bagian dari kepemimpinan politik dan elit yang secara resgional menyepakati normalisasi yang tidak memberikan (Israel) apa yang diinginkannya, tetap ditolak dan mendapatkan perlawanan rakyat.”

Dia menambahkan, “Ben-Gurion, Begin, Goldmayer dan yang lainnya mempropagandakan gagasan ‘tidak ada bangsa’. Ketika Israel mengakui di Oslo, mengakui PLO dan tidak mengakui hak Palestina. Kepemimpinan Palestina (pimpinan Otoritas Palestina) memiliki kelemahan dalam mengaktifkan kekuatan rakyat menghadapi penjajah Zionis, dan takut menggalang rakyat untuk memuluskan kesepakatan politik.”

Redaksi media sejak perjanjian Oslo di media Otoritas Palestina – menurut Muslih – adalah redaksi (bertetangga baik), sementara rakyat di kamp-kamp pengungsi dan kebun-kebun zaitun masih melawan agresi pemukim Yahudi dan dan polisinya.

Mislih mengkhawatirkan perkembangan penipuan politik yang disponsori oleh Amerika dan kepemimpinan Otoritas Palestina bermanuver terhadap rekonsiliasi selaras dengan “deal of century”.

Tahun-tahun blokade tindak menghentikan keteguhan rakyat Jalur Gaza. Penjajah Zionis menggunakan alat eksternal yang menekan Otoritas Palestina untuk memecah belah kesatu-paduan rakyat yang belakangan terus meningkat dalam pawai kepulangan akbar. Namun vitalitas rakyat dan kedalaman nasional tidak akan membantu penjajah Zionis meskipun para elit dan pimpinan politik Otoritas Palestina salah. (aa/was/pip)

Related Articles

Add Comment