Laura Arau, Manuel Tapial dan David Segarra--tiga orang warga negara Spanyol yang berada di kapal Mavi Marmara--menggunggat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, enam menteri kabinet Israel dan komandan Angkatan Laut Israel dengan tuduhan telah melakukan penahanan ilegal, penyiksaan dan deportasi.

Ketiga aktivis kemanusiaan Spanyol tersebut mengatakan bahwa pasukan Israel telah melanggar hukum internasional, karena menangkap mereka di perairan internasional, melakukan kekerasan dan mendeportasi mereka secara paksa ke Turki. Belum diketahui apakah pengadilan Spanyol akan menerima gugatan hukum ketiga warga negaranya itu.

Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB sudah menunjuk tiga orang ahli untuk memimpin tim investigasi atas serangan pasukan komando Israel ke rombongan "Freedom Flotilla" di atas kapal Mavi Marmara. Tim investigasi itu dibentuk setelah Dewan melakukan voting bulan Juni lalu dan 47 negara meminta agar insiden itu diselidiki.

Ketiga ahli yang ditunjuk Dewan HAM PBB itu adalah Sir Desmond de Silva asal Inggris, Karl Hudson-Phillips asal Trinidad dan Tobago dan Mark Shanthi Dairiam asal Malaysia.

Serangan Israel ke kapal Mavi Marmara yang membawa ratusan aktivis dari berbagai negara menewaskan sembilan aktivis asal Turki dan puluhan lainnya luka-luka. Kapal Mavi Marmara adalah satu dan enam kapal rombongan "Freedom Flotilla" yang berencana menembus blokade Israel di Gaza lewat jalur laut, dan membawa sekitar 10.000 ton bantuan kemanusiaan untuk 1,5 juta warga Gaza yang sudah hampir 3 tahun diisolasi oleh rezim Zionis Israel.

Dalam insiden Kapal Mavi Marmara, Israel bukan hanya menangkap, melakukan kekerasan dan mendeportasi ratusan aktivis internasional tapi juga menyita barang-barang milik para aktivis dan wartawan yang ikut serta dalam pelayaran tersebut, termasuk kapal-kapal yang membawa puluhan ton bantuan untuk warga Gaza.

Baru pada hari Jumat pekan kemarin, Israel mengumumkan akan mengembalikan tiga kapal milik Turki yang mereka sita tanpa syarat. Sebelumnya, Israel menetapkan syarat pada Turki agar memberikan jaminan bahwa pemilik kapal tersebut tidak akan menggunakan kapalnya lagi untuk misi bantuan ke Gaza. (eramuslim/fn)